Jamu india ancam produk jamu lokal

JOGJA:Industri jamu lokal kian terancam dengan rencana ekspansi produk jamu yang dilakukan India. Pasalnya tahun depan India segera menjadikan produk jamu sebagai produk andalannya yang diklaim berwawasan lingkungan.

Menurut Wakil Ketua Kadin Pusat, Rahmat Gobel, kondisi tersebut berpotensi menekan industri jamu lokal, termasuk Jogja. Ia khawatir jika tidak dilakukan antisipasi, industri jamu lokal akan kolaps. Apalagi sebelumnya produk jamu lokal juga sudah mendapat tekanan dengan masuknya produk jamu China ke pasar lokal via ACFTA.

“Banyak persoalan yang masih harus diselesaikan, bagaimana caranya untuk mengamankan produk lokal, India sudah bilang jamu tahun 2011,” ujarnya saat menghadiri acara gathering calon Ketua Kadin, Chris Kanter, di Jogja, Senin malam, (10/8). Ia juga berharap pemerintah dan semua pihak fokus pada pengembangan industri berbasis budaya.

Rahmat meyakini, industri berbasis budaya yang dimiliki Indonesia, memiliki daya saing tinggi jika dikelola dengan baik. Dalam industri budaya melibatkan UKM didalamnya, termasuk penggunaan bahan baku lokal dan kandungan nilai budaya. Momentum pertumbuhan saat ini, kata dia, harus dimanfaatkan dengan semakin memperluas jaringan pemasaran.

Kasi Fasilitasi Ekspor Impor Disperindagkop DIY, Firsanedi mengungkapkan, ekpor produk herbal (termasuk jamu) dari DIY memang masih sedikit. Hal itu karena kebanyakan produksinya masih dikelola insutri rumahan yang belum mampu memenuhi kuantitas ekspor besar. Beberapa produk herbal dieskepor ke negara-negara Asia. “Bisa saja melakukan link ke pabrik besar untuk penyediaan bahan baku jamu, tapi memang kebanyakan pabrik jamu besar tidak ada di Jogja,” kata dia.

Jogja incorporated kembali dibahas

JOGJA:Setelah lama surut, wacana membentuk Jogja Incorporated kembali mengemuka. Wacana tersebut dibahas dalam diskusi panel “Jogjakarta Incorporated” yang digelar Bank Indonesia Yogyakarta dan FEB UGM, di Kantor BI Yogyakarta, kemarin, (10/8).

Gagasan Jogja Incorporated telah muncul sejak ditandatanganinya Kerjasama Segitiga Kadinda DIY dengan Pemda DIY dan UGM tahun 1987, bertepatan dengan disyahkannya UU No 1 Tahun 1987 tentang Kadin. Pengamat Ekonomi, Tonny Prasetyantono mengungkapkan, garis besar Jogja Incorporated adalah adanya integrasi pengusaha daerah dalam berinteraksi dengan wilayah lain (outward looking).

Menurut dia salah satu kunci penting dalam merealisasikannya adalah penyediaan pendanaan yang cukup. “Masih banyak sektor ekonomi di Jogja yang tidak bankable,” ujarnya. Padahal menurutnya, perbandingan pengumpulan dana masyarakat dengan penyaluran kredit perbankan baru mencapai 58%. Yang perlu dilakukan, kata dia, adalah dengan pemberian dukungan teknis dan penumbuhan wirausaha baru. Ia juga menyarankan adanya pola pemasaran yang tepat melalui diferensiasi vertikal untuk meningkatkan daya saing.

Dosen UGM, Prof Danang Parikesit mengatakan, integrasi perlu dikembangkan ke wilayah yang lebih luas, bahkan sampai ke luar DIY. Menurut dia, integrasi di wilayah DIY saja belum cukup untuk menunjang keberlangsungan pertumbuhan ekonomi. “Tapi tentu harus dengan dukungan sarana transportasi yang baik,” katanya. Ia juga meyakini, kurangnya gagasan investasi dan usaha masih menjadi kendala dalam merealisasikan berdirinya Jogja Incorporated.

Sementara itu, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam pidato sambutannya menegaskan, DIY memiliki aset budaya tradisional gotong royong yang menjadi modal sosial dan strategis. Untuk tahap awal ia berharap Pemda dapat menarik pengusaha dan asosiasi lokal untuk berinvestasi dengan membangun cluster-cluster industri kecil berbasis teknologi.

Asita minta pembatasan pembukaan perusahaan baru

JOGJA:Asosiasi pengusaha tour dan travel (ASITA) DIY minta Pemda membatasi pembukaan perusahaan tour dan travel baru yang berskala besar. Hal itu sebagai upaya melindungi pengusaha lokal untuk tetap bisa bersaing.

Ketua Asita DIY, Edwin Ismedi mengungkapkan, tingkat persaingan usaha tour dan travel di Jogja memang belum sampai titik jenuh, namun ia khawatir jika banyak perusahaan berskala besar masuk, perngusaha lokallah yang akhirnya tergusur. Ia tidak menampik, potensi pertumbuhan bisnis di Jogja masih bagus, apalagi dengan adanya pembangunan beberapa hotel, dipastikan akan ikut mengatrol bisnis tour dan travel.

“Tahun ini saya masih optimis ada perutmbuhan 10-15%, yang harus diperhatikan kalau usaha besar terus masuk tentu mereka akan terus ekspansi juga,” ujarnya saat dijumpai di sela-sela diskusi ekonomi di Kantor Bank Indonesia DIY, kemarin, (10/8). Rencananya, hari ini perwakilan pengurus ASITA DIY akan menggelar audiensi dengan Gubernur DIY salah satunya untuk menyampaikan hal tersebut.

Di DIY saat ini ada 150 usaha yang bergerak dibidang tour, travel dan ticketing, 60 diantaranya fokus pada bisnis tour dan travel. Ia juga berharap ke depan tarif jasa travel juga bisa diatur agar tidak terjadi kompetisi negatif antar pengusaha. Sementara itu, terkait momen puasa, Edwin mengaku masih optimis kunjungan wisatawan tak akan turun drastis. Menurut dia, banyak wisatawan non Muslim yang justru berwisata memanfaatkan diskon yang biasanya diberikan hotel selama bulan puasa.

Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo sebelumnya juga sempat mengungkapkan adanya wacana pembatasan pembukaan bisnis hotel baru untuk wilayah Kota Jogja. Ia menyarankan, jika memang masih ada rencana pendirian hotel baru, lokasinya sebaiknya di perbatasan Jogja, atau di luar Jogja. Hal itu juga dimaksudkan agar tidak semakin menambah kemacetan yang sudah mulai terjadi di Jogja. “Jangan sampai terjadi kasus tahun 1988. Banyak hotel tapi ternyata wisatawan sedikit sekali, akhirnya hotel baru gulung tikar, kan kasihan juga,” ujarnya kala itu.

Konsumsi listrik jogja diperkirakan naik 10%

JOGJA:PLN Area Palayanan dan Jaringan (APJ) Yogyakarta memperkirakan akan terjadi kenaikan konsumsi listrik hingga 10% dari biasanya. Biasanya beban tertinggi di DIY mencapai 320 Mega Watt (MW). Menurut PLN APJ Yogyakarta besaran kenaikan tersebut masih dalam tahap wajar.

AM Hukum dan Humas PLN APJ Yogyakarta, FP Koesno mengatakan, pihaknya sudah melakukan langkah-langkah asntisipasi atas kenaikan tersebut. Perbaikan dan pemeliharaan di wilayah rawan gangguan telah dilakukan. “Di Wonosari dan di Kulon Progo yang banyak pohon itu sudah kami lakukan, termasuk dengan penebangan pohon untuk menghindari gangguan,” ujarnya, kemarin, (6/8).

Ia menegaskan, kesiapan PLN untuk menghadapi bulan puasa sudah maksimal dilakukan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya pemadaman. Pasalnya pasokan listrik di DIY juga masih cukup aman untuk mengatasi kenaikan konsumsi listrik. Daya listrik yang ada saat ini mencapai 540 MW. Kalaupun ada gangguan, kata dia, hal tersebut lebih karena alam. “Kami pun pasti akan memberikan informasi kepada masyarakat jika memang ada gangguan sementara karena untuk pemeliharaan,” katanya.

Selama bulan puasa tunggakan rekening listrik diperkirakan juga akan mengalami penurunan, meski tidak signifikan. Saat ini rata-rata tunggakan listrik di DIY mencapai 400.000 pelanggan dengan nilai tagihan sebesar Rp4,6 miliar. Terkait kenaikan TDL yang akhirnya dipatok sebesar 18%, Koesno menjamin pelanggan yang sebelumnya kena tarif keekonomian (membayar lebih tinggi sesuai TDL sebalumnya) akan mendapat pengurangan sebesar 18%. “Tapi tetap kena tarif reguler sesuai aturan,” pungkasnya.

Ekonomi jogja melambat di triwulan dua

JOGJA:DIY mengalami penuruan pertumbuhan ekonomi 2,35% (triwulan ke triwulan) pada triwulan dua tahun 2010. Salah satu sebabnya adalah turunnya pertumbuhan sektor pertanian sebesar 36,88%. Hal ini merupakan imbas dari penurunan produksi subsektor tanaman bahan hasil makanan khususnya padi dan jagung. Dari data BPS DIY, selama triwulan dua, produktivitas kedua komoditas tersebut masing-masing turun 43,37% dan 82,93%.

Sektor pertanian juga memberikan andil terendah, -8,36% terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) DIY triwulan dua, yang tercatat sebesar Rp5,09 triliun (nominal harga konstan/nilai riil). Atas dasar harga berlaku PDRB DIY tercatat sebesar Rp10,9 triliun. “Sektor ekonomi yang berperan besar pada perekonomian DIY selama triwulan dua antara lain, sektor jasa (21,55%), perdagangan hotel dan restoran (20,65%), industri pengolahan (13,77%),” ujar Kabid Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS DIY, Andy Suwandy, di Kantor BPS DIY, kemarin, (5/8).

Berdasar data tersebut, DIY tergabung dalam empat provinsi yang mengalami kontraksi (minus) pertumbuhan ekonomi di triwulan dua. Ketua Tim Kajian Ekonomi Moneter Bank Indonesia, Dwi Suslamanto mengungkapkan, di DIY sektor pertanian memang masih menjadi sektor dominan selain jasa dan PHRI (perdagangan hotel dan restoran).

Kondisi pertanian yang terganggu hampir di semua daerah, kata dia, tidak akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut jika sektor pertanian tidak dominan di daerah bersangkutan. Menurutnya, dari hasil koordinasi dengan beberapa daerah Jawa, Bali dan NTB, penurunan produksi pertanian tahun ini diperkirakan hanya sebesar 1%, dari sebelumnya diprediksi sampai 5%.

“Di DIY konsumsi masih jadi ikon utama PDRB, sektor pengeluaran pemerintah besar karena adanya pembayaran gaji ke-13,” kata dia. Sektor investasi menurutnya juga sudah mulai banyak masuk dan memberikan kontribusi, seperti pembangunan hotel baru dan keberlanjutan beberapa proyek lain. Bank Indonesia DIY sendiri memperkirakan pertumbuhan kredit perbankan di DIY (termasuk kredit investasi) berada di kisaran 18-20% selama tahun 2010. “Sementara ini year on year sudah sampai 20,35%,” pungkasnya.

Bulog majukan jadwal raskin

JOGJA:Bulog DIY segera majukan jadwal panyaluran raskin (beras untuk keluarga miskin) bulan September. Jadwal penyaluran akan dilakukan mulai tanggal 23 Agustus hingga 7 September untuk alokasi sebanyak 3.024 ton.

“Penyaluran Agustus nanti dilakukan mepet sampai tangga 18 Agustus. Kami berharap dengan strategi seperti ini saat puasa dan Lebaran masyarakat punya beras dan tak harus beli beras mahal,” ujar Kepala Bulog DIY, Murino Mundjono, di Kantor BPS DIY, kemarin, (2/8). Ia berharap, dengan penyaluran tersebut kenaikan harga beras tidak akan semakin membebani masyarakat karena bisa mengakses raskin seharga Rp1.600 per Kg.

Ia meyakinkan, kenaikan harga beras tidak berhubungan dengan kondisi stok beras di tingkat lokal. Di Bulog, kata dia, masih ada beras sebanyak 20.130 ton yang diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga bulan Maret 2011.

Pagu raskin (beras untuk keluarga miskin) DIY tahun ini memang turun. Dari sebelumnya tahun 2009 sebanyak 180 kg tiap tahun per RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat), menjadi hanya 156 kg tiap tahun per RTS-PM di tahun 2010. Jika dirata-rata, setiap bulan tiap RTS-PM akan mendapat jatah raskin 13 kg, dari 15 kg yang mereka dapat tahun lalu. Penurunan tersebut akibat adanya pengurangan tambahan RTS-PM tambahan sebanyak 13.404 yang dilakukan tahun 2009 akibat APBN yang lebih.

BSN segera keluarkan sni rubber seal elpiji

JOGJA:Badan Sertifikasi Nasional segera merumuskan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk rubber seal (karet pelapis) tabung elpiji. Perumusan ditargetkan akan selesai bulan September. Keluarnya SNI rubber seal akan melengkapi implementasi produk SNI di tabung elpiji, setelah sebelumnya pemerintah mulai mendistribusikan selang dan regulator baru ber SNI.

Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi, Dewi Ojdar Ratna Komala mengatakan, tahun 2007 telah ditetapkan lima kategori SNI dalam paket subsidi pemerintah program konversi minyak ke gas. Kelima SNI tersebut adalah, kompor, tabung, selang, regulator dan katub. Rubber seal merupakan salah satu bagian dari katub di tabung elpiji.

Dewi mengungkapkan, maraknya kasus ledakan tabung elpiji yang meresahkan masyarakat perlu direspon dengan cepat. Kasus tersebut, kata dia, bisa terjadi karena faktor teknis, kelalaian handling, serta lingkungan sosial masyarakat. Menurutnya, SNI yang sudah ada sering tidak terimplementasi dengan baik pada produk (oleh produsen).

“Edukasi kepada konsumen juga harus terus dilakukan,” ujarnya saat ditemui di sela-sela diskusi penerapan SNI di Jogja, kemarin, (30/7). Saat ini pembahasan dan koordinasi tengah dilakukan oleh Menko Kesra, ESDM, Mendag, Menakertrans, kalangan industri dan lembaga terkait lainnya.

Wakil Ketua Hiswana Migas, Siswanto mengakui pihaknya belum mendapat informasi terkait rencana keluarnya rubber seal. Ia pun belum tahu bagaimana nanti pola distrbusinya. Pasalnya distribusi selang dan regulator baru ber SNI untuk wilayah DIY juga belum terealisasi. “Kami sudah mengusulkan delapan agen, tapi juknis dan produknya juga belum dikirim,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pertamina DIY Jateng juga akan segera menarik 16.000 tabung elpiji yang rusak pada tiga SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji). Pertamina juga berencana menambah kuota elpiji hingga 8% (dari bulan Juli) selama bulan Agustus untuk penyaluran di Kulon Progo, Bantul dan Sleman. Kuota elpiji bulan Juli lalu mencapai 1.233.760 tabung. Belakangan ini memang muncul desakan kepada pemerintah untuk menarik 45 juta tabung elpiji 3 Kg yang dianggap membahayakan masyarakat. Kabarnya keputusan akhir sudah dilimpahkan kepada Menko Kesra.

Pengusaha didorong lawan produk asing

JOGJA:Pemerintah mendorong pengusaha aktif mengawasi produk asing terkait dugaan terjadinya dumping (menjual produk ekspor lebih rendah dari harga dalam negeri). Meski dumping tak diatur dalam perjanjian World Trade Organization (WTO), pemerintah bisa mengenakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atau penyesuaian harga jika memang terbukti eksportir asing melakukannya di Indonesia.

Permintaan pengusutan dumping bisa disampaikan kepada Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI) oleh pengusaha, asosiasi atau daerah dengan bukti tuduhan. “Tidak ada laporan pun KADI bisa saja menyelidiki, tapi tentu sangat susah kalau tidak ada bukti,” ujar Wakil Ketua KADI, Joko Wiyono, usai membuka penyuluhan ketentuan anti dumping, di Jogja, kemarin, (29/7). Read the rest of this entry »

KPP jogja bidik pedagang ritel

JOGJA:Kantor Pajak Pratama (KPP) Jogja segera menggelar sosialisasi peraturan pajak baru kepada pedagang pengecer. Aturan baru yang termuat dalam Peraturan Dirjen No 32/PJ/2010 tersebut mengatur tentang pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dan telah berlaku sejak tanggal 12 Juli 2010.

Aturan ini mewajibkan wajib pajak untuk mengangsur Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 sebesar 0,75% dari perdaran bruto (omset) tiap bulan. Pengusaha supermarket, mall (tenant), toko dan pasar yang sudah wajib pajak, dipastikan terkena aturan ini. Tahap pertama akan dilakukan sosialisasi di supermarket, mall, toko pinggir jalan permanen, baru menuju pasar tradisional bekerjasama dengan pengelola pasar.

“Ini justru adalah kemudahan pembukuan bagi pedagang ritel karena bisa mengangsur pajaknya tiap bulan, sebelumnya besar pajak 2% dari omset, sekarang hanya 0,75% saja,” ujar Kepala KPP Pratama Yogyakarta, Arridel Mindra, kepada wartawan kemarin, (29/7). Dirjen Pajak memang mewajibkan wajib pajak memiliki NPWP domisili dan cabang atau lokasi bagi wajib pajak yang memiliki usaha.

Dari aturan baru tersebut, KPP Jogja memperkirakan akan ada kenaikan penerimaan PPh hingga 15% dari target penerimaan PPh tahun ini. Tahun ini, KPP Jogja menargetkan penerimaan pajak Rp912 miliar, dimana Rp500 miliar diantaranya berasal dari PPh. Padahal hingga tanggal 28 Juli, realisasi penerimaan PPh baru mencapai Rp229,5 miliar. “Realisasi penerimaan pajak KPP Jogja sampai 28 Juli total sebesar Rp335,6 miliar, tumbuhnya masih di bawah 5% dan ini memang mengkhawatirkan,” kata Arridel.

Read the rest of this entry »

Revisi aturan procurement keluar agustus

JOGJA:Revisi Perpres 80/2003 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah (procurement), segera keluar awal bulan Agustus. Beberapa hal baru yang termuat dalam regulasi baru tersebut antara lain, penjelasan atas aturan multitafsir, pemisahan lampiran kategori konsultan, barang, konstruksi dan lainnya dalam buku khusus, peranan industri kreatif, serta aturan procurement maksimal Rp2 miliar diserahkan pada Usaha Kecil Menengah (UKM), dari sebelumnya hanya Rp1 miliar.

Revisi aturan ini merupakan bagian dari reformasi procurement yang dilakukan pemerintah serta efisiensi proses procurement. Pasalnya dari APBN 2010 Rp1.200 triliun, 35-40% diantaranya menggunakan sistem procurement. “Padahal kita tahu sendiri kualitasnya sekarang belum menggembirakan. Kami berharap paling tidak efisiensi bisa sampai 20-30%,” ujar Plt Kepala/Sestama LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), Agus Rahardjo, usai menghadiri working group tentang procurement partnership se Asia Pasifik di Jogja, kemarin, (28/7).

Menurut dia, efiensi tersebut telah berhasil dijalankan di beberapa daerah, salah satunya Jawa Barat yang berhasil mencapai efisiensi 21% dari sebelumnya 27% pada proses procurement nya. Pemerintah juga akan menyatukan pasar nasional, melalui pengembangan e-procurement (berbasis IT). Sistem procurement Kota Jogja, kata dia, juga akan segera digabungkan dengan Provinsi DIY, dan selanjutnya berkembang ke daerah lain.

LKPP menargetkan sebanyak 600 institusi sudah bisa menerapkan sistem e-procurement hingga akhir tahun ini. Sementara ini baru 61 institusi yang menggunakannya. Agus tidak menampik, sertifikasi yang dilakukan sejak tahun 2003 masih perlu mendapat pembenahan. Apalagi dengan keluarnya aturan baru serta standard bidding system. Saat ini sudah ada 1.300 orang yang memiliki sertifikasi.

Hal senada dikemukakan Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Lukita. Menurutnya, meski regulasi telah direvisi, kompetensi SDM yang ada masih perlu ditingkatkan. Jumlah 70.000 pulau dan 530 pemerintah lokal di Indonesia, kata dia, membuat transparansi procurement sering terkendala jika tidak diatur baik. Pemerintah akhir tahun ini juga segera merealisasikan undang-undang pengadaan barang dan jasa untuk pabrik. Bappenas dan LKPP telah menyerahkan draftnya ke DPR.